Berbagai persoalan masih membelenggu Aceh hari ini.
Mulai angka kemiskinan dan penganguran yang terus meningkat, hingga krisis
energi listrik yang memasuki tahap darurat. Sementara para pemimpin semakin
terkesan abai terhadap rakyat, represif, dan cenderung memikirkan dirinya
sendiri. Kondisi ini diperparah destabilitas politik menyongsong Pilkada 2017
yang berakibat pada memburuknya stabilitas ekonomi di Aceh.
Untuk tingkat kemiskinan, Aceh masih menjadi provinsi
termiskin kedua di Sumatera, setelah Bengkulu. Hingga akhir tahun lalu, tingkat
kemiskinan Provinsi Aceh masih di atas rata-rata nasional yaitu 16,98 persen,
sehingga bertengger di posisi tujuh provinsi termiskin di Indonesia.
Ini tentu tidak mengada-ngada. Lihat saja kehidupan
rakyat kecil di Aceh belakangan ini. Pendapatan nelayan sering tak sebanding
modal melaut yang dikeluarkannya. Mereka juga terkadang tidak bisa menjual ikan
dengan harga pantas. Sementara petani sering mengeluh karena tidak mendapatkan
hasil yang memadai. Harga ketika panen menurun, sehingga menjadi tidak seimbang
dengan biaya tanam yang mereka habiskan. Penghasilan buruh juga sangat rendah,
bahkan tidak mencukupi biaya dapur keluarganya.
Padahal, Aceh sangat kaya. Selain kekayaan alam yang
melimpah, Aceh juga mengelola transfer uang dari Pusat yang terus meningkat
dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2016, dana APBN yang mengalir ke Aceh mencapai
Rp47,1 triliun, meliputi dana transfer Rp34,5 triliun dan dana kewenangan
sekitar Rp12,6 triliun.
Lalu kenapa kita masih tetap miskin? Ini dikarenakan orang-orang
yang dipercaya mengurus kekayaan Aceh itu yang tidak tepat. Kita telah
mempercayai orang-orang yang salah, sehingga tidak mampu mengelola kekayaan tersebut
untuk kesejahteraan seluruh rakyat Aceh.
Di sisi lain, tingkat ketergantuangan Aceh pada
provinsi tetangga juga semakin tinggi. Kita sebenarnya selalu surplus gabah,
tapi tidak sedikit rakyat Aceh setiap hari mengonsumsi beras yang dipasok dari
Medan. Beras yang sebenarnya berasal dari gabah petani Aceh yang dipasok
kembali ke daerah ini setelah mereka diolah di Medan.
Begitu juga soal energi listrik yang kita gunakan
sekarang ini. Aceh masih sangat tergantung pada suplai arus listrik dari
Sumetera Utara. Padahal Aceh memiliki sumber energi yang melimpah, termasuk
sumber energi terbarukan.
Dalam perut bumi Aceh terdapat kandungan energi panas
bumi (geothermal) dan air (hydropower) cukup besar. Bila dikelola dengan baik,
semua itu bisa diolah menjadi energi listrik yang tidak saja cukup untuk Aceh,
tapi juga bisa menerangi seluruh Pulau Sumatera. Namun, lagi-lagi kita selalu
krisis energi listrik yang memperparah penderitaan masyarakat di tengah
kemiskinan yang menderanya.
Kondisi itu hanyalah contoh kecil ketidakmampuan
pemerintah kita dalam mengelola sumber daya alam Aceh. Ini dikarenakan kita
selalu salah dalam memilih pemimpin. Karena itu, dalam Pilkada nanti, pilihlah tokoh
yang menurut nurani kita mampu mengelola kekayaan Aceh untuk kesejahteraan
rakyat. Paling tidak, mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta
bisa membawa Aceh keluar dari krisis energi listrik yang terus membelenggu kita
selama ini.[]