Konflik internal terus melilit Partai Aceh (PA)
menghadapi Pilkada 2017. Tidak saja di level elit, perpecahan juga terjadi di
sejumlah daerah, terutama terkait penetapan bakal calon bupati/walikota yang
akan diusung partai lokal ini.
Di tataran elit, terjadi tolak-tarik kepentingan soal
bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA)
PA Muzakir Manaf nanti. Belakangan tersiar kabar, Cagub yang akrab disapa
Mualem ini berkeinginan menggaet Ketua DPD Partai Gerindra Aceh TA Khalid
sebagai wakilnya. Namun, keinginan itu menuai protes dari sejumlah petinggi partai,
terutama mereka yang menginginkan Cawagub dari internal PA.
Disebut-sebut, penolakan terhadap TA Khalid memuncak
dalam pertemuan Mualem dengan kalangan GAM alumni Tripoli di Kabupaten Pidie,
belum lama ini. Mualem diminta mempertimbangkan lagi keinginannya menggandeng
TA Khalid, kalau tidak ingin ditinggalkan eks kombatan di Pilkada nanti.
Sementara perpecahan di beberapa DPW PA lebih parah
lagi, seperti di Abdya, Nagan Raya, Bireuen, dan beberapa kabupaten/kota
lainnya. Teranyar, soal penetapan bakal calon Bupati Bireuen yang akan diusung
PA. Di internal KPA/PA Wilayah Bate Iliek itu, dua kekuatan mulai terjebak
konflik terbuka antar sesama eks GAM.
Di satu sisi, Ketua KPA/PA Wilayah Bate Iliek Tgk
Darwis Djeunieb bersikukuh mengusung kembali Ruslan M Daud. Di sisi lain, para
panglima sagoe dan kalangan akar rumput PA di sana menolak kandidat incumbent
tersebut dan sepakat mengusung Khalili sebagai Cabup Bireuen periode 2017-2022.
Pertikaian dua kubu itu memuncak dengan saling rebut
menduduki kantor DPW PA Bireuen. Bahkan, massa pendukung Khalili menyatakan
sikap tidak lagi mengakui Tgk Darwis Djeunieb sebagai Ketua KPA/PA Wilayah Bate
Iliek. Mereka mengembalikan kepemimpinan itu kepada Ketua KPA Pusat dan DPA PA
di Banda Aceh.
Berbagai konflik internal yang mendera PA belakangan ini
menjadi fakta ironis yang menyandera langkah Mualem menuju kursi Aceh-1. Konflik
terbuka tersebut, diakui atau tidak, telah menguras energi dan pikiran Mualem yang
semestinya difokuskan untuk meningkatkan elektabilitas, agar tidak diselip para
pesaingnya di Pilgub Aceh nanti.
Meski konflik internal sudah berkali-kali menerpa PA,
kisruh menjelang Pilkada 2017 ini harus diakui sebagai ujian politik terberat
bagi Mualem. Baik konflik di tingkat DPA maupun di tinggkat DPW, bila tidak
mampu diredam dalam waktu dekat, bukan mustahil Mualem akan kalah telak dalam
perburuan kursi Aceh-1.
Bisa saja kelompok yang kecewa dengan keputusan Mualem terkait
penetapan Cawagub (pendampingnya) serta penetapan Cabup/Cawalkot yang diusung
PA di kabupaten/kota, akan membelot ke kubu kandidat gubernur yang menjadi
rival Mualem pada Pilkada nanti. Kecenderungan ini harus diantisipasi Mualem dengan
mengkaji ulang setiap keputusan yang telah memicu konflik di tubuh partai yang
dipimpinnya.
Karenanya, Mualem harus benar-benar memainkan peran
sebagai orang tua yang bijak dalam mengakhiri berbagai konflik dan polemik yang
kini mendera internal PA. Bila Mualem mengabaikan prinsip demokrasi,
transparansi, dan meritokrasi, serta cenderung memaksakan kehendak, maka
bersiaplah menuai kekalahan di pertarungan sesungguhnya nanti. Tidak saja kalah
dalam Pilkada 2017, PA juga terancam kehilangan kursi pada Pemilu Legislatif
2019, baik DPRA maupun DPRK seluruh Aceh.[]