Habis gelap, gelap lagi. Begitulah gambaran arus
listrik PLN di Aceh selama ini. Masyarakat Aceh harus menikmati byar-pet atau pemadamaman
listrik hingga berjam-jam setiap harinya.
Paling-paling, pihak PLN hanya meminta maaf atas
kondisi tersebut. Tanpa merasa bersalah, apalagi bertanggungjawab atas kerugian
masyarakat selaku konsumen mereka. Padahal, betapa banyak alat elektronik warga
yang rusak akibat pemadaman listrik secara mendadak. Belum lagi kerugian di
dunia usaha, yang sebagiannya sangat bergantung pada kecukupan suplai arus
listrik.
Masyarakat hanya bisa mengurut dada, tanpa memiliki
ruang untuk menuntut ganti rugi kepada pihak PLN. Di sisi lain, konsumen terus dipaksa
membayar tagihan rekening listrik tepat waktu. Bila menunggak sampai tiga
bulan, langsung diputuskan suplai arus listrik dan dibongkarkan meteranya.
Dengan konsisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa PLN memperlakukan
konsumennya secara semena-mena. Setiap pemadaman listrik, mereka hanya
beralasan bahwa pasokan arus listrik ke Aceh melalui jaringan interkoneksi
Sumatera Utara (Sumut) sedang ada gangguan. Alasan klasik yang terus
didengungkan sejak era konflik, tanpa ada solusinya sampai sekarang.
Memang, ketergantungan Aceh pada pasokan listrik dari
interkoneksi Pusat Penyaluran Pengatur Beban Sumatera (P3BS), hingga kini masih
berlanjut. Kalaupun ada upaya Pemerintah Aceh memutuskan ketergantungan
tersebut dengan membangun pembangkit listrik sendiri bersumber dari bahan yang
dapat diperbaharui seperti air, panas bumi, angin, bahan bakar nabati dan
lainnya, hal itu masih sebatas retorika.
Berbagai MoU di bidang energi kelistrikan yang
ditandatangani Pemerintah Aceh dengan pihak investor hanya untuk gagah-gagahan.
Tidak pernah terimplementasikan dalam wujud nyata yang bermanfaat bagi rakyat
dan pertumbuhan dunia usaha di Aceh. Terkadang, setelah dimulai dengan
menghabiskan biaya besar, lalu terhenti di tengah jalan, seperti proyek
pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Seulawah, Aceh Besar.
Beginilah mental kita di segala bidang. Tanggung jawab dan malu sangat kurang,
proyek-proyek banyak mubazir, gelar dan penelitian hanya tempelan, omong besar
di segala bidang. Para elit hanya disibukkan dengan mengejar pangkat dan
jabatan, diselingi saling berebut proyek demi memperkaya diri sendiri.
Sementara masyarakat tetap dibiarkan melarat dengan ketidakberdayaannya.
Sebenarnya, sungguh mustahil Aceh yang kaya sumber
energi hingga kini masih mengharapkan pasokan listrik dari Sumatera Utara. Betapa
banyak ahli, insinyur, dan doktor bidang kelistrikan di Aceh. Tidak adakah yang
tertarik membuat dan memberi sesuatu kepada bangsanya sendiri? Mendesain alat
murah sekaligus fungsional untuk mengatasi kelangkaan arus listrik di Aceh.
Akhirnya, kita hanya berharap, para pengambil kebijakan
di Aceh dapat memanfaatkan sumber daya energi yang melimpah untuk kepentingan
Aceh. Bek peugah-peugah mantong, tapi
masyarakat Aceh butuh realisasi dari berbagai program Pemerintah Aceh dalam
mengatasi krisis energi listrik. Paling tidak, generasi Aceh mendatang tidak
lagi menerima ‘warisan’ byar-pet yang tak berkesudahan.[]